PENGADILAN AGAMA SINGARAJA MENGIKUTI
DESK EVALUASI ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK OLEH TIM PENILAI NASIONAL
Singaraja | pa-singaraja.go.id
Kamis, 12 Nopember 2020, Pengadilan Agama Singaraja mengikuti Desk Evaluasi Zona Integritas Menuju WBK oleh Tim Penilai Nasional dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI. Kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan Surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kemenpan-RB nomor: B/158/PW.03/2020 tanggal 3 Nopember 2020 perihal Pelaksanaan Desk Evaluasi Zona Integritas Tahun 2020 serta sesuai dengan Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Desk Evaluasi Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.
Kegiatan Desk Evaluasi Zona Integritas Menuju WBK oleh Tim Penilai Nasional dilaksanakan secara virtual melalui aplikasi zoom. Selain dihadiri oleh Pimpinan Pengadilan Agama Singaraja beserta koordinator area dan Tim Evaluator dari Kemenpan-RB, kegiatan ini juga di hadiri oleh pejabat Mahkamah Agung sebagai pendamping. Ketua Pengadilan Agama Singaraja, Irman Fadly, S.Ag mempresentasikan Paparan Zona Integritas di Pengadilan Agama Singaraja didampingi Wakil Ketua Pengadilan Agama Singaraja, H. Dede Andi, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Tim Zona Integritas, Hakim Pengadilan Agama Singaraja atas nama Fatha Aulia Riska, S.H.I. dan Mazidah Qayyimah, S.H., Panitera atas nama Achmad Ridwan, S.M.,Hk., S.H. dan Sekretaris atas nama Jam’ul Jawami, S.E., S.H. masing-masing sebagai koordinator area.
Kegiatan Desk Evaluasi Zona Integritas Menuju WBK oleh Tim Penilai Nasional yang berada di kelas E, dimulai pada pukul 09.00 WITA diawali dengan presentasi paparan zona integritas di Pengadilan Agama Singaraja oleh Irman Fadly, S.Ag, Ketua Pengadilan Agama Singaraja. Sesuai alokasi waktu yang diberikan dalam jadwal, Ketua Pengadilan Agama Singaraja mempresentasikan paparan zona integritas selama kurang lebih 20 menit. Selanjutnya acara dilanjutkan dengan diskusi, yang mana tim evaluator menanyakan beberapa pertanyaan dimulai dari bagaimana pendekatan pimpinan dalam mengajak seluruh pegawai untuk menerapkan zona integritas, strategi problem solving, sampai pada inovasi yang telah diterapkan dan yang ingin diterapkan. Semua pertanyaan yang diajukan oleh tim evaluator dijawab oleh Ketua Pengadilan Agama Singaraja dengan baik dan diakhiri dengan tambahan dari Wakil Ketua Pengadilan Agama Singaraja mengenai strategi menaikkan prosentasi kinerja SIPP yang meningkat tajam dari nilai 54,09% di tahun 2019 meningkat tajam menjadi 97,20% di tahun 2020.
Dengan berakhirnya Kegiatan Desk Evaluasi Zona Integritas Menuju WBK oleh Tim Penilai Nasional yang berjalan lancar dan selesai pada pukul 10.15 WITA, selanjutnya seluruh pegawai Pengadilan Agama Singaraja berharap tahapan-tahapan kegiatan Pembangunan Zona Integritas ini dapat mencapai hasil yang diharapkan yaitu predikat WBK. (/ES)
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik
