Pelantikan Sekretaris, Kasubag Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan serta Kasubag Umum dan Keuangan Pengadilan Agama Singaraja yang dilaksanakan pada hari ini berlangsung khidmat. Bertempat di ruang sidang, Ketua PA Singaraja Irman Fadly S.Ag. melantik dan mengambil sumpah jabatan Sekretaris, Jam'ul Jawami, S.E., S.H., Kasubag Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan atas nama Asep Eko Saputro, S.H.I., serta Kasubag Umum dan Keuangan Raisya, S.H.I. Acara ini dihadiri oleh Ketua PA Klungkung dan beberapa hakim/pegawai Pengadilan Agama Singaraja.
Acara pelantikan dan pengambilan sumpah ini dimulai dengan pembacaan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia, dilanjutkan dengan pengambilan sumpah, kemudian penanda tanganan Berita Acara Sumpah dan dilanjutkan dengan penanda tanganan Pakta Integritas.
Pelaksanaan acara tidak dihadiri banyak undangan karena acara dilaksanakan di tengah suasana pandemi covid-19 sehingga acara pelantikan dilaksanakan dengan protokol penanganan covid-19.
Pelaksanaan pelantikan dan pengambilan sumpah berjalan dengan sederhana dan cepat, karena kasubag yang dilantik bukan pegawai yang mutasi dari satuan kerja lain, melainkan pegawai lama Pengadilan Agama Singaraja yang rotasi pindah bagian. Sedangkan Sekretaris yang dilantik, sebelumnya adalah Sekretaris Pengadilan Agama Negara namun demikian, bukanlah asing di mata warga Pengadilan Agama Singaraja, bukan karena sudah sering bertemu saat masih menjabat sebagai Sekretaris Negara tapi juga karena sebelum menjadi Sekretaris Negara, Jam'ul Jawami, S.E., S.H., telah lama berkarir di Pengadilan Agama Singaraja. Wakil Sekretaris Pengadilan Agama Singaraja merupakan jabatan terakhir sebelum menjadi Sekretaris Negara.
Ketua juga mengucapkan selamat terhadap pemangku estafet kepemimpinan selaku Sekretaris yang baru dilantik, dan berharap agar ke depan dapat mempertahankan bahkan meningkatkan hal-hal yang telah dibangun selama ini, begitu juga halnya dengan prestasi-prestasi yang telah didapat oleh PA Singaraja selama ini agar dapat dipertahankan dan menggapai yang belum didapat, agar kelak lebih berprestasi di berbagai bidang.
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik
