Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Selengkapnya

Tata Cara Permohonan Informasi

Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik

Selengkapnya

Artikel

• Menelusuri Sistem Kerja WFH Bagi ASN di masa Pandemi Covid 19 | (29/05)
• GAMBARAN UMUM SIKLUS ANGGARAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2003 | (17/04)
• Untuk Apa Tergugat di Panggil Kembali ? | (18/04)
• RE-REKONVENSI ? (Rekonvensi atas Rekonvensi) | (18/04)
• PEREMPUAN BERIKRAR TALAK (Mencari Legalitas Kuasa Hukum Perempuan mengucapkan Ikrar Talak) | (18/04)
• Dualisme Peradilan Paada Perkara Pengangkatan Anak Yang Diajukan Oleh Pemohon Beragama Islam | (15/04)

Artikel lainya